JAKARTA, HALOSUMBAR.COM — Polri mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI.
Paparan tersebut disampaikan dalam rapat yang secara khusus membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah peristiwa terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Polri menyampaikan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.
Polri menjelaskan, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan yang tengah diselidiki.
LSP disebut diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, termasuk menyampaikan perintah secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada pihak yang menjalankan operasi.
SU diduga memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan tertentu serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.
Sementara EH disebut diduga menerima perintah dari SU yang disebut berasal dari LSP dan memberikan persetujuan melalui komunikasi WhatsApp tanpa didahului permintaan penyidik.
Adapun AS diduga menerima perintah, meneruskannya kepada operator, serta melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang memberikan perintah. AS juga disebut diduga memerintahkan pengawasan dan penghapusan sejumlah data, termasuk data suara dan log, serta pembubaran grup komunikasi.
Lima Tahapan yang Diungkap Polri
Dalam paparannya, Polri menyebut terdapat lima tahapan dalam dugaan modus operandi tersebut, yakni pemberian perintah, penyediaan perangkat atau sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data.
Polri juga menemukan adanya kegiatan yang diduga dilakukan melalui jalur di luar mekanisme resmi.
Dalam mekanisme resmi, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan dilengkapi dokumen serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi yang tidak didahului permintaan penyidik, laporan polisi, maupun dokumen pendukung sebagaimana mekanisme resmi.
Puluhan Saksi dan Barang Bukti
Dalam proses penyidikan, Polri menyebut telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli.
Para saksi antara lain berasal dari internal Polri, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, serta pihak vendor sistem.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 telepon seluler, tujuh flash disk, dua iPad, empat CPU atau komputer, satu laptop, modem, serta sejumlah dokumen dan data log.
Polri menyatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Daftar Sasaran Masih Menjadi Materi Penyidikan
Dalam rapat, Polri juga memaparkan adanya sejumlah sasaran yang masuk dalam materi penyidikan dugaan penyadapan.
Sasaran tersebut antara lain Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, aparat penegak hukum, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa.
Polri menegaskan, keberadaan nama atau kelompok dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak tersebut terlibat dalam tindak pidana.
Daftar tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana kegiatan dilakukan, serta untuk kepentingan apa penyadapan tersebut dilakukan.
Dugaan Makar Masih Didalami
Selain perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri juga menyampaikan adanya laporan terkait dugaan keterlibatan dalam tindak pidana lain, termasuk dugaan makar.
Namun, Polri menegaskan bahwa dugaan makar membutuhkan pembuktian tersendiri.
Temuan mengenai dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.
Karena itu, penyidik masih mendalami tujuan pemberian perintah, pihak yang terlibat, hubungan antarperan, serta kemungkinan adanya pihak lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana terkait juga dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk ketentuan mengenai penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perubahan data elektronik, sesuai dengan unsur pidana yang nantinya dapat dibuktikan penyidik.
Komisi III Minta Kasus Diusut hingga Dugaan Makar
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR RI meminta Polri tidak berhenti pada pengungkapan dugaan penyadapan ilegal.
Komisi III mendorong agar dugaan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga diusut secara menyeluruh.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran Polri atas pengungkapan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Komisi III juga menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara tersebut merupakan tindak pidana makar.
Atas dasar itu, Komisi III meminta Kapolri dan jajaran Polri menindaklanjuti perkara tersebut dengan menerapkan ketentuan mengenai makar serta terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Meski demikian, posisi tersebut merupakan kesimpulan dan permintaan Komisi III dalam rapat. Dari sisi penyidikan, Polri masih menyatakan dugaan makar perlu didalami dan dibuktikan secara tersendiri.
Kasus ini selanjutnya masih bergulir dengan proses pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, ahli, serta analisis terhadap barang bukti yang telah diamankan.
Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan perkara tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.(awk)
