Jakarta, – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mendatangi Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya disebut berkaitan dengan penyerahan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Jika pengunduran diri tersebut benar terjadi, muncul pertanyaan mengenai hak Gibran setelah tidak lagi menjabat, termasuk apakah ia tetap mendapatkan uang pensiun dan fasilitas dari negara.
Ketentuan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa besaran pensiun pokok bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan ketentuan itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat masuk dalam kategori berhenti dengan hormat sepanjang tidak ada ketetapan MPR yang menyatakan sebaliknya.
Berapa Besaran Pensiun Gibran?
Besaran gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang disebut dalam aturan tersebut, antara lain Ketua MPR, DPR, BPK dan Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, gaji pokok Wakil Presiden berdasarkan ketentuan tersebut mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Karena pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, maka besaran pensiun pokok mantan Wakil Presiden secara nominal berada pada angka tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pensiun pokok, mantan Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki sejumlah hak dan fasilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Di antaranya terdapat tunjangan, biaya rumah tangga dan biaya perawatan kesehatan. Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya sesuai ketentuan.
Pembayaran pensiun dan tunjangan tersebut dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pemberhentiannya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, hak atas pensiun dan fasilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap dapat diberikan sesuai ketentuan.(***)
