Wacana Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Disoal Masyarakat Solok Selatan 

Bagikan

HaloSumbar.com – Berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan ikut menyoal dan menolak wacana revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh DPR bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Wacana tersebut dinilai masyarakat akan menimbulkan banyak kemudharatan nantinya ketimbang efek positifnya.

Foto Ilustrasi (Istimewa)

Yutrizal Angku Uban, Tokoh masyarakat Lubuk Gadang, Sangir menyebutkan rencana menjadikan sepeda motor sebagai transportasi umum sebagaimana disepakati oleh wakil rakyat bersama Kemenhub itu akan menjadi sebuah polemik yang besar nantinya. Karena, sangat besar potensi kecelakaan yang akan ditimbulkannya.

“Kesepakatan itu harus ditolak karena itu akan membahayakan. Mestinya DPR juga Kemenhub meninjau dan mengkaji ulang kembali rencana revisi itu. Menelaah lebih dalam lagi azas manfaat bagi hajat masyarakat banyak bila UU Nomor 22 Tahun 2009 itu direvisi,” katanya.

Jika wacana revisi itu tetap dilakukan lanjutnya, tanpa perlu mendengar aspirasi dari masyarakat, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa pemerintah telah berlaku abai terhadap keselamatan rakyatnya.

Selain itu, mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum, bakal menambah dampak buruk bagi sistim transportasi angkutan umum yang saat ini pun dalam kondisi tengah berpolemik.

“Mewakili masyarakat Solok Selatan khususnya Kecamatan Sangir, kami dengan tegas menolak wacana revisi itu. Jika alasannya untuk kesejahteraan rakyat, maka masih banyak hal yang lebih penting dibangun ketimbang melegalkan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum,” tegasnya.

Senada, Pengurus Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Solok Selatan, Irvan Aguspa, juga turut menyorot dan menolak rencana revisi itu. Menurutnya, hal itu akan memicu pertikaian di kalangan masyarakat khususnya di sektor angkutan umum sendiri.

“Kami tidak menyetujui wacana revisi ini. Rencana itu berpotensi mengganggu ketertiban berlalu lintas. Tingkat kecelakaan meningkat, termasuk tindak kriminalitas di jalan juga berpotensi bakal meningkat ke depannya,” katanya.

Walinagari Lubuk Gadang, Sangir, Ultra Dinata menilai secara komprehensif wacana tersebut belum menunjukkan skala prioritas. Pihaknya berharap agar DPR dan Kemenhub bisa melahirkan kebijakan pro rakyat, mewujudkan kesejahteraan bukan kebijakan yang mengancam keselamatan rakyat.

“Kami sepakat bila UU No 22 Tahun 2009 ini belum direvisi. Akan tetapi pemerintah bisa membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (Perpres). Untuk mencegah pemubaziran anggaran, masih banyak hal lain yang prioritas dibanding soal revisi ini,” katanya.(HS/BI)

Related Posts